Kwarcab Semarang terus bersinergi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Semarang. Hal itu dituangkan dalam MoU yang ditandatangani Ka.Kwarcab Semarang Kak Sukaton Purnomo Priyatmo, SH, MM dengan Kepala UPPD Semarang, Ir Listyati Purnama Rusdiana M.Si, Rabu (19/1) di Aula UPPD Kabupaten Semarang.
“Kerja sama ini, telah terjalin di setiap daerah. Tentunya akan memudahkan anggota Pramuka ketika membayar pajak kendaraan bermotor,” kata Listyani.
Dalam sambutannya Kak Katon menekankan, bila Pramuka Kwarcab Semarang siap membatu pemerintah.
“Pramuka ojo ngisin-ngisini, ini harus kita bantu bersama untuk kepentingan serta kemajuan Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya,” ujar Kak Katon.
Sebagai tindak lanjut MoU, selain menyebarkan informasi terkait pajak kendaraan bermotor diharapkan anggota Pramuka bisa membantu pendataan tunggakan pajak kendaraan bermotor mulai 2022. Termasuk memberikan edukasi pentingnya membayar, kemudahan, serta fungsi dari membayar pajak untuk pembangunan daerah.
Data UPPD Kabupaten Semarang menyebutkan, bahwa sampai saat ini masih banyak pemilik kendaraan bermotor yang belum menyelesaikan pembayaran pajak. Terhitung sejak 2021, ada lima persen wajib pajak kendaraan bermotor yang belum membayar pajak. Padahal hasil dari pembayaran pajak yang terbayarkan 30 persennya akan masuk ke APBD Kabupaten Semarang untuk pembangunan daerah. Termasuk pembiayaan anggaran kegiatan, yang salah satunya untuk Gerakan Pramuka Kwarcab Semarang.
Selain dengan Kwarcab Semarang, dalam rangka intensifikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor UPPD Kabupaten Semarang juga menjalin kerja sama dengan Tim Penggerak PKK di empat kecamatan. Melibatkan BUMDes di sepuluh desa, Ansor, perusahaan, serta Kejaksaan.
Penulis: Humas Kwarcab Semarang